Pemkab Bandung Tak Main-Main! Bangunan Ilegal di Exit Tol Soreang Terancam Dibongkar

JABARONLINE.COM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menegaskan larangan mendirikan bangunan tanpa izin di sepanjang Exit Tol Soreang.

Langkah ini diambil guna menertibkan pembangunan dan memastikan setiap bangunan berdiri sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sebagai bentuk sosialisasi, Dinas PUTR telah memasang spanduk imbauan di area tersebut. Spanduk tersebut berisi peringatan tegas kepada para pengusaha dan calon pemilik usaha agar tidak mendirikan bangunan tanpa izin resmi.

“DILARANG MENDIRIKAN BANGUNAN/GEDUNG APAPUN DI SEPANJANG EXIT TOL SOREANG TANPA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG,” demikian bunyi peringatan yang tertulis dalam spanduk tersebut.

Langkah Penertiban dan Sosialisasi

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqawa, menjelaskan bahwa pemasangan spanduk ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan aturan. Para pengusaha yang ingin mendirikan bangunan di sekitar Exit Tol Soreang wajib mengurus izin dan legalitas bangunan terlebih dahulu.

"Ini merupakan tindak lanjut dari aksi yang dilakukan Tim Satgas PPR-PBG-PB yang telah melakukan inspeksi ke lapangan serta memasang peringatan di lokasi usaha yang belum memenuhi kewajiban perizinan, termasuk pembayaran pajak," ujar Zeis.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menghambat kegiatan usaha, tetapi untuk menciptakan tata kelola pembangunan yang lebih tertib dan sesuai dengan aturan.

Mencegah Dampak Negatif Pembangunan Liar

Maraknya pembangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di sekitar Exit Tol Soreang menjadi perhatian serius Pemkab Bandung. Tanpa izin yang lengkap, berbagai masalah dapat muncul, seperti ketidakteraturan tata ruang, gangguan estetika, serta potensi risiko terhadap keamanan dan infrastruktur di sekitar lokasi.

"Dengan adanya izin yang jelas, kita dapat memastikan bahwa setiap bangunan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum," tambah Zeis.

Ajakan untuk Tertib Perizinan

Dinas PUTR berharap agar masyarakat dan para pengusaha memahami pentingnya mengurus perizinan sebelum mendirikan bangunan. Zeis juga menekankan bahwa pihaknya siap memberikan konsultasi terkait prosedur perizinan guna mendukung kelancaran investasi dan usaha di Kabupaten Bandung.

"Pemkab Bandung berkomitmen untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan tertib, namun tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku," pungkasnya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi pembangunan liar yang dapat merusak tata kota dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.***