Ketika Orang Tua Murid Bergerak, Cecep Suhendar Sindir Peran Dinas Pendidikan

JABARONLINE.COM-- Beragam permasalahan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belakangan ini mencuat ke permukaan.

Isu-isu yang mencakup penjualan produk seperti kalender dan whiteboard secara tidak resmi kepada sekolah, hingga proyek sarana dan prasarana di jenjang SD serta SMP yang tidak selesai atau bahkan ditinggalkan oleh pihak ketiga, menjadi perhatian serius berbagai pihak.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Cecep Suhendar dari Fraksi Partai Golkar, memberikan tanggapan tegas terkait permasalahan tersebut. Ia meminta Dinas Pendidikan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyikapi dugaan penjualan produk yang berpotensi tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

“Kami mendesak Dinas Pendidikan untuk segera memberikan klarifikasi mengenai penjualan produk kepada sekolah-sekolah. Jangan sampai ada penyimpangan yang dapat merugikan dunia pendidikan,” ujar Cecep Suhendar.

Lebih lanjut, Cecep menegaskan bahwa Komisi D DPRD Kabupaten Bandung akan segera memanggil pihak Dinas Pendidikan guna mengklarifikasi kondisi sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar (KBM) yang terbengkalai akibat ditinggalkan oleh kontraktor yang tidak bertanggung jawab.

“Situasi ini jelas merugikan pemerintah dan menghambat proses belajar mengajar di sekolah. Pembangunan yang tidak terselesaikan harus segera ditindaklanjuti agar tidak semakin berdampak pada peserta didik,” tambahnya.

Politisi Partai Golkar itu juga menegaskan bahwa jika dugaan tersebut terbukti benar, maka hal ini akan menjadi perhatian lembaga pengawas internal serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena berkaitan dengan potensi kerugian negara.

“Kami di Komisi D DPRD Kabupaten Bandung akan segera mengklarifikasi hal ini kepada bidang-bidang terkait di Dinas Pendidikan, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung,” tegasnya.

Di sisi lain, Cecep Suhendar turut mengapresiasi pembangunan di SDN Markidam yang diprakarsai oleh orang tua murid melalui komite sekolah.

Menurutnya, langkah ini mencerminkan adanya hubungan emosional yang baik antara masyarakat dan sekolah, yang mendorong mereka untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana secara swadaya.

“Namun, setiap pembangunan di satuan pendidikan tetap harus mendapatkan pendampingan teknis dari dinas terkait untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaannya sesuai dengan standar keamanan bangunan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Cecep menekankan pentingnya setiap satuan pendidikan memiliki grand design pembangunan yang sesuai dengan lahan yang mereka miliki.

Hal ini bertujuan agar pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun secara swadaya, dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang matang.

“Perencanaan pembangunan yang baik akan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam peningkatan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Bandung,” pungkasnya.***