Komite Sekolah SDN Markidam Galang Dana: Solusi atau Kontroversi?

JABARONLINE.COM-- Kabupaten Bandung tengah menghadapi berbagai permasalahan dalam sektor pendidikan yang semakin mencuat ke permukaan. Beberapa di antaranya meliputi praktik jual beli kalender, whiteboard, serta proyek pembangunan sarana dan prasarana di jenjang SD dan SMP yang tidak diselesaikan oleh pihak kontraktor.

Seiring dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bandung, HM. Dadang Supriatna dan Ali Syakieb, pada 20 Februari 2025, permasalahan ini menjadi tantangan awal dalam 100 hari kerja mereka.

Penyelesaian persoalan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung menjadi prioritas utama guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan, Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum (APH) diduga menjadi faktor utama yang menyebabkan beragam persoalan ini terus berlarut-larut.

Polemik Pendanaan Pembangunan di SDN Markidam

Salah satu isu yang mencuat adalah pembangunan di SDN Markidam, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, yang didanai dari sumbangan orang tua siswa. Situasi ini diduga dipicu oleh kurangnya pemahaman antara pihak sekolah dan komite dalam menyusun rencana pembangunan.

Ketua Komite Sekolah SDN Markidam, Asep Sudaria, menjelaskan bahwa pembangunan tersebut berlandaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Komite sekolah menggalang dana secara sukarela dari orang tua siswa dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan.

"Dana yang terkumpul hingga saat ini baru mencapai sekitar Rp18 juta, sementara kebutuhan berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) melebihi Rp55 juta," ujar Asep saat ditemui di ruang kerjanya pada 17 Februari 2025.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya masih sangat memerlukan bantuan dari donatur dan sukarelawan guna menyelesaikan proyek pemagaran sekolah.

Asep menegaskan bahwa penggalangan dana dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembangunan pagar ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa. Komite sekolah, sebagai lembaga mandiri yang terdiri dari orang tua dan wali murid, berkomitmen menjalankan tugasnya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.

Dengan rampungnya proyek pemagaran, diharapkan aktivitas belajar mengajar di SDN Markidam dapat berjalan lebih lancar dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga sekolah.

Harapan dan Tantangan ke Depan

Langkah konkret yang dilakukan oleh Komite SDN Markidam ini patut menjadi contoh bagi sekolah lain, baik di tingkat SD maupun SMP.

Namun, yang menjadi perhatian adalah sikap pihak Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan APH yang tampaknya tidak mempermasalahkan sumbangan orang tua siswa untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah.

Diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar segala bentuk sumbangan dan pendanaan dalam dunia pendidikan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, demi memastikan pendidikan yang berkualitas dan berintegritas bagi generasi mendatang.***